Persidangan Online Pengadilan Negeri Pulau Punjung

SELAMAT DATANG

Website ini merupakan media informasi bagi para pencari keadilan dan implementasi dari SK KMA Nomor. 144/KMA/SK/VIII/ 2007 tentang Keterbukaan Informasi di pengadilan, SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan sesuai dengan Pedoman Rancangan Dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
SIPP

SIPP merupakan aplikasi teknologi berbasis web memberikan informasi perkara terkait proses penanganan perkara. Misalnya, Pendaftaran Perkara, Biaya Perkara, Informasi Susunan Majelis Hakim, Nomor Perkara, Jadwal Persidangan, tanggal Putusan yang bisa diakses masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan Mudah, cepat dan murah, untuk mengakses SIPP Silahkan Klik Link dibawah ini :

sipp.pn-pulaupunjung.go.id
MAKLUMAT PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG
GUGATAN SEDERHANA

Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana

JADWAL SIDANG

SIPP
ERATERANG
E-COURT
eMONEV
si SUPER
KOMDANAS
E-MONJA
SiPANDI

Detail: Dibuat: 31 Maret 2020

Pengadilan Negeri Pulau Punjung Terapkan Sidang Online

Dharmasraya - Pengadilan Negeri Pulau Punjung menggelar sidang dengan sarana teleconference untuk mendukung program pemerintah mencegah dan memutus penularan virus korona (covid-19) dengan program Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) dari ruang sidang Adityawarman Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pulau Punjung. Penerapan sidang tersebut menghubungkan Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Lapas. Sidang dilakukan dengan komunikasi jarak jauh antara Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa dan Saksi-Saksi.

Persidangan dilakukan juga untuk menindaklanjuti Surat Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan dalam masa wabah penyakit akibat virus corona, persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara jarak jauh atau teleconference.